CARA JOKOWI DAN JK MENJAWAB TUDINGAN PEMERINTAH DIKTAKTOR

Penerbitan Perppu Ormas buat beberapa pihak menuding pemerintah terlebih Presiden Jokowi melakukan tindakan seperti seseorang diktator. Jokowi juga dibanding-bandingkan dengan Presiden Soeharto yang berkuasa sepanjang 32 th.. Lewat cara guyon, dalam sebagian peluang, Jokowi menjawab tudingan itu.

Seperti yang disampaikan Jokowi waktu buka Pasanggiri Nasional (Pasanggirinas) dan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tingkat Remaja Perguruan Poker uang asli Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD Th. 2017 di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin (8/8) kemarin.

Waktu memberi kuis berhadiah sepeda, Jokowi memohon salah seseorang peserta bernama Gladis untuk naik ke panggung. " Silahkan maju, janganlah dipaksa-paksa, maju. Sini. Maju sini. Tidak usah takut, Presidennya tidak diktator kok. Saat ini di medsos banyak yang mengemukakan Pak Presiden Jokowi otoriter, diktator. Masak muka saya seperti gini muka diktator, " guyon Jokowi diterima tawa serta tepuk tangan riuh.


Jawaban agak serius di sampaikan waktu Jokowi buka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi se-Asia yang berjalan di Universitas Kampus Sebelas Maret Solo. Di hadiri beberapa ribu tamu baik dari dalam serta luar negeri, Jokowi berpesan demokrasi tidak dapat kalah dengan pengerahan massa yang memaksakan kehendak.

Dalam sambutannya dihadapan beberapa delegasi, Jokowi kembali menyinggung masalah diktator serta otoriter. " Tak ada satu juga institusi yang mempunyai kekuasaan yang mutlak, terlebih seperti diktator. Konstitusi meyakinkan ada perimbangan situs judi online terpecaya kekuasaan antar bebrapa instansi negara, " kata Presiden Jokowi dihadapan peserta simposium, Rabu (9/8) kemarin.

Instansi negara sama-sama mengawasi. Konstitusi negara menghindar timbulnya mobokrasi. " Yang memaksakan kehendak atas nama jumlah masa, " tambah Jokowi.

Lalu, masih tetap di hari yang serupa, waktu resmikan Museum Keris di Solo Jokowi kembali menyindir pihak-pihak yang menudingnya pemimpin diktator serta otoriter. Jokowi mengakui heran walau sebenarnya dahulu dia dimaksud tidak tegas.

" Awal-awal kan banyak yang katakan, saya ini Presiden ndeso, ada yang ngomong Presiden klemar-klemer, tidak tegas. Namun demikian kita menegakkan undang-undang, balik sekali lagi jadi otoriter, diktator. Yang bener yang mana, ndeso, klemar-klemer, diktator apa otoriter? " canda Jokowi dihadapan wartawan.

Dia menyatakan, Indonesia yaitu negara hukum yang demokratis. Instansi pemerintahan sama-sama mengawasi. Diluar itu ada juga media serta instansi swadaya orang-orang yang memiliki peranan jadi pengontrol serta pengawas. Jokowi menginginkan menegaskan kalau pemimpin otoriter tidak dapat hidup di Indonesia.

" Ada orang-orang juga yang sampai kini mengawasi. Negara ini yaitu negara hukum yang demokratis, yang semuanya ditanggung oleh judi online domino konstitusi. Tidak juga akan ada itu yang namanya diktator atau otoriter di Indonesia, tidak juga akan ada, " tegasnya.

Disamping itu, Wakil Presiden Juiceuf Kalla juga miliki jawaban atas tudingan pemerintah diktator. Dia memohon orang-orang membedakan sikap tegas serta diktator dikerjakan pemerintah dalam ambil tiap-tiap kebijakan.

" Janganlah karna pemerintah tegas lalu dimaksud diktator. Bila tidak tegas lalu dimaksud lemah. Jadi, ketegasan itu lain, " kata JK di tempat tinggalnya di Jalan Haji Bau Nomor 16, Makassar, Sulsel, Kamis (10/8).

Menurutnya, pemerintah memiliki kewenangan menindak tegas pada semua bentuk yang tidak berlandaskan Pancasila. " Pemerintah itu tegas pada siapapun yg tidak penuhi beberapa ketetapan yang ada seperti tidak penuhi Pancasila, memiliki poker terpercaya kandungan SARA, " paparnya.

Menurut JK, Malaysia sebenarnya lebih tegas dari Indonesia dalam menindak beberapa grup yg tidak searah dengan basic negara. Demikian pula Arab Saudi. Tetapi sikap pemerintah itu tidak dan merta buat pemerintahnya jadi diktator.

" Mesti ada ketegasan, bedakan ketegasan dengan diktator, " tutup JK.

BERITA UPDATE

DAFTAR DISINI YAH